JurnalPost.com – Pemerintah daerah (Pemda) mempunyai peranan penting dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat di wilayahnya. Salah satu daerah yang menjadi sasaran audit atau kritik terhadap pelayanan publik adalah Kabupaten Tulungagung. Kabupaten ini merupakan bagian dari struktur pemerintahan di Indonesia dan peningkatan kualitas pelayanan publik Pemerintah Daerah Tulungagung merupakan aspek kunci untuk mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Evaluasi dan audit terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung penting untuk menjamin efisiensi, transparansi dan efektivitas pemerintahan di tingkat daerah.
Kabupaten Tulungagung mempunyai potensi ekonomi, budaya dan sumber daya alam yang beragam. Untuk memaksimalkan potensi tersebut, pemerintah kota harus memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji dan mengkritisi pelayanan publik di Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung untuk memastikan masyarakat dapat memanfaatkan berbagai potensi yang ada.
Audit pelayanan publik pada organisasi sektor publik pemerintah daerah dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
1. Auditor mengontrol transparansi alokasi anggaran dan penggunaan dana publik.
Pemerintah daerah harus memiliki laporan keuangan yang mudah diakses oleh masyarakat dan penggunaan dana masyarakat harus sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Auditor melakukan pemeriksaan transparansi terhadap alokasi anggaran dan penggunaan dana publik untuk memastikan bahwa pemerintah daerah (Pemda), seperti Kabupaten Tulungagung, memahami pentingnya memberikan akses masyarakat terhadap informasi tentang bagaimana dana publik digunakan. Transparansi adalah kunci untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan memungkinkan masyarakat memantau dan memahami penggunaan dana publik. Auditor akan memeriksa apakah pemerintah daerah telah menyediakan laporan keuangan yang mudah diakses oleh masyarakat. Termasuk memastikan laporan keuangan dipublikasikan secara terbuka dan dapat diakses melalui situs resmi pemerintah daerah atau lembaga yang berwenang.
2. Evaluasi efisiensi pelayanan administrasi
Salah satu indikator utama efisiensi pelayanan administrasi adalah tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Hal ini dapat diukur melalui survei kepuasan pelanggan atau umpan balik dari masyarakat yang menggunakan layanan seperti KTP, izin usaha, dan layanan kesehatan. Jika sebagian besar pengguna puas, ini bisa dianggap sebagai pertanda positif. Efisiensi pelayanan juga dapat diukur dengan melihat berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyerahkan dokumen seperti kartu identitas, izin usaha atau layanan kesehatan. Semakin cepat dan efisien prosesnya, semakin baik efektivitasnya. Penting untuk memastikan bahwa layanan administrasi ini mudah diakses oleh masyarakat.
3. Salah satu cara efektif untuk memahami seberapa baik layanan administratif memenuhi kebutuhan masyarakat adalah melalui survei kepuasan pengguna.
Survei ini dapat mengukur kepuasan dan ketidakpuasan pengguna terhadap layanan. Hasil survei dapat memberikan wawasan berharga mengenai hal-hal yang sudah berjalan dengan baik dan hal-hal yang masih perlu ditingkatkan. Evaluasi efisiensi juga mencakup pemantauan waktu yang diperlukan untuk memproses permohonan kartu identitas, izin usaha, atau layanan kesehatan. Proses yang cepat dan efisien tidak hanya menguntungkan pengguna, namun juga dapat menghemat waktu dan sumber daya bagi pemerintah. Pelayanan administrasi harus mudah diakses oleh seluruh masyarakat. Termasuk juga lokasi kantor pelayanan yang mudah diakses terutama bagi warga yang tinggal di wilayah yang jauh dari pusat kota.
4. Auditor juga mengevaluasi keadaan infrastruktur
Auditor adalah seorang profesional yang bertanggung jawab untuk memeriksa, mengevaluasi, dan mengaudit informasi keuangan, proses bisnis, dan sistem internal suatu organisasi. Tujuan dari audit infrastruktur adalah untuk memastikan bahwa fasilitas tersebut memenuhi standar kualitas yang ditetapkan, berfungsi dengan baik dan aman untuk digunakan. Hasil audit infrastruktur ini dapat membantu pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengidentifikasi permasalahan, mengalokasikan anggaran, menyusun perencanaan pembangunan dan mengambil keputusan yang lebih baik dalam upaya meningkatkan kualitas hidup warga di Tulungagung melalui infrastruktur yang baik dan andal.
5. Auditor memeriksa sejauh mana keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan mengenai program pembangunan
Partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan mengenai program pembangunan merupakan unsur kunci dalam mencapai pembangunan daerah yang berhasil, berkelanjutan, dan efektif. Dalam audit infrastruktur, auditor juga memeriksa sejauh mana keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan ini. Dalam audit infrastruktur, auditor memastikan bahwa partisipasi masyarakat tidak hanya diakui sebagai prinsip penting, namun juga diterapkan secara efektif dalam praktik. Hal ini akan membantu memastikan bahwa pembangunan daerah di Tulungagung benar-benar mendukung kualitas hidup warga dan menciptakan hasil yang berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.
6. Penting untuk memeriksa apakah pemerintah kota mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku ketika menyediakan layanan publik.
Penting untuk memastikan bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) mematuhi seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan pelayanan publik, karena hal ini berdampak signifikan terhadap kualitas dan efisiensi pelayanan publik. Dalam audit pelayanan publik, auditor memeriksa sejauh mana pemerintah daerah mematuhi peraturan yang berlaku. Hasil audit ini dapat digunakan untuk memberikan rekomendasi perbaikan jika ditemukan pelanggaran atau ketidakpatuhan guna meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan publik serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Kritik terhadap pelayanan organisasi sektor publik pemerintahan sendiri dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di wilayah tersebut. Sejak tahun 2022, Kabupaten Tulungagung telah melaksanakan replikasi inovasi pelayanan publik survei kepuasan masyarakat SukMa-e Jawa Timur untuk meningkatkan kualitas pelayanan di seluruh organisasi fasilitas daerah (OPD). SUKMa-e Jawa Timur merupakan sistem yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan, serta untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Dengan cara ini, kami berharap masyarakat dapat langsung mengikuti, memberikan kritik dan saran melalui perangkat selulernya.
Pemerintah daerah mempunyai tugas menyelenggarakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta penyelenggaraan pemerintahan yang tertib dan baik guna mewujudkan pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, pimpinan OPD beserta jajarannya harus kreatif dan selalu mengemukakan inovasi dan ide-ide baru untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
Penulis: Bahrul Ulum, mahasiswa akuntansi Universitas Muhammadiyah Malang.
Quoted From Many Source
